Pemprov Kaltara Lakukan Sosialisasi Evaluasi RB

TARAKAN – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) terus berkomitmen untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Melalui Biro Organisasi Sekretariat Provinsi Kaltara, Pemprov Kaltara melaksanakan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah di Hotel Royal Crown, Jumat (1/12).

Sosialisasi ini dihadiri dan dibuka oleh Staf Ahli Gubernur Bidang Aparatur, Pelayanan Publik, dan Kemasyarakatan, Ir. H. Syahrullah Mursalin, M.P, yang didampingi oleh Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah (Setda) Kaltara, Flora, S.Sos.

Kegiatan ini menghadirkan dua narasumber, yakni dari Kementrian Dalam Negeri dan Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Asisten Deputi Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan II, Budi Prawira, SE, MM. Acara diikuti oleh puluhan peserta dari Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemprov Kaltara.

Kegiatan Sosialisasi Evaluasi Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah menjadi bagian dari implementasi aksi Perubahan dengan judul “AKSELERASI EVALUASI RB PERANGKAT DAERAH.” Aksi ini dipimpin oleh Hj. Ince Nelia, S.Sos., M.SI, Analis SDM Aparatur Ahli Madya Biro Organisasi, yang saat ini tengah mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Administrasi (PKA).

Dalam konteks reformasi birokrasi, Hj. Ince Nelia menyatakan bahwa Pemprov Kaltara sedang melaksanakan reformasi birokrasi untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), sesuai dengan regulasi seperti PP Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025, PERMENPAN RB Nomor 3 Tahun 2023 tentang roadmap reformasi birokrasi, dan PERMENPAN RB Nomor 25 Tahun 2020 tentang roadmap reformasi birokrasi 2020-2024.

Hj. Ince Nelia menekankan bahwa reformasi birokrasi saat ini harus berfokus pada hasil, bukan lagi proses, untuk mengatasi kesenjangan antara pelaksanaan dan hasil pembangunan.

“Reformasi birokrasi menjadi kebutuhan mendesak untuk memastikan terciptanya tata kelola pemerintahan yang efisien, yang pada gilirannya menjadi prasyarat utama bagi pembangunan nasional. Semakin baik tata kelola pemerintahan, semakin cepat pembangunan dapat dirasakan hingga ke daerah,” ungkap Hj. Ince Nelia. (dkisp)